Jakarta, Kilas Negeri – 29 Juli 2025 – Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, Algooth Putranto, mengingatkan pentingnya edukasi verfikasi informasi publik di tengah derasnya arus hoaks yang kini bahkan menyasar sektor strategis seperti maritim. Peringatan ini disampaikan Algooth menyusul merebaknya hoaks pada pertengahan Juni kemarin mengenai kapal tunda JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang diklaim milik mantan Presiden Joko Widodo dan mengangkut nikel dari Raja Ampat.
Narasi yang sempat viral di berbagai platform media sosial itu sendiri telah resmi dinyatakan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak perusahaan pemilik kapal dan bahkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri dan kemudian dimuat oleh berbagai media massa nasional. “Kasus JKW Mahakam ini bukan hanya soal berita bohong, tapi cermin betapa rapuhnya ekosistem informasi publik kita. Dalam hitungan jam, narasi palsu bisa membentuk persepsi, menciptakan kemarahan, bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan swasta maupun institusi negara,” ujar Algooth dalam pernyataannya di Jakarta (29/7).
Menurutnya, fenomena semacam ini menggambarkan apa yang disebut para ahli sebagai information disorder, alias gangguan informasi. “Kasus ini jelas masuk kategori disinformation karena berita palsu yang dirancang dengan sengaja untuk menyesatkan publik,” tambah Algooth.
Lebih jauh, Algooth menjelaskan bahwa disinformasi kini menjadi ancaman terhadap keamanan ekonomi dan stabilitas kepercayaan publik, terutama ketika isu-isu palsu berhasil merebut ruang utama pemberitaan. Kerugian akibat hoaks ini pun tak main-main, dari kerusuhan sosial, konflik politik hingga kerugian finansial ratusan triliun rupiah seperti yang pernah disampaikan oleh Kominfo di tahun 2021 silam. “Begitu hoaks menguasai ruang percakapan digital, isu faktual seperti pembangunan industri maritim yang berkelanjutan juga dapat tenggelam,” paparnya.
Namun, Algooth menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus berakar pada literasi digital dan partisipasi publik. “Melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau media, tetapi juga tanggung jawab setiap warga digital. Literasi digital telah menjadi kompetensi kewargaan digital (digital citizenship competencies) yang wajib dimiliki,” ujarnya.
Sektor maritim, sebagai tulang punggung ekonomi biru Indonesia, juga harus dilindungi dari ancaman disinformasi. Karena setiap hoaks yang menyerang sektor strategis bukan sekadar serangan terhadap nama baik individu atau perusahaan, tetapi juga terhadap kepercayaan pasar, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional. “Saya percaya, dengan kombinasi antara verifikasi media, respons cepat lembaga resmi, dan peningkatan literasi publik, kita bisa membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan tangguh untuk menghadapi badai hoaks,” tegasnya.
