Bandung, Kilas Negeri – Maraknya praktik prostitusi online yang memanfaatkan apartemen dan rumah susun di Kota Bandung serta sejumlah daerah di Jawa Barat mendapat sorotan serius dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Jawa Barat.
Fenomena ini dinilai bukan hanya merusak citra hunian vertikal sebagai tempat tinggal yang aman dan layak, tetapi juga mencoreng reputasi Bandung sebagai kota pendidikan dan budaya.
Ketua P3RSI Jawa Barat, Ahmad Kosim Asmari, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memberantas praktik ilegal tersebut. Ia juga mengajak para pemilik dan pengelola rusun untuk bersikap tegas agar hunian tidak dijadikan sarana prostitusi.
“Hunian yang terindikasi rawan prostitusi akan kehilangan kepercayaan publik, menurunkan minat beli maupun sewa, serta memicu keresahan sosial,” ujar Ahmad dalam pernyataan resminya, Senin (15/9/2025).
Ancaman Keamanan dan Reputasi
Menurut Ahmad, aktivitas prostitusi online berdampak langsung terhadap reputasi properti, kenyamanan penghuni, dan nilai investasi. Keluar-masuk tamu tak dikenal dinilai berpotensi meningkatkan gangguan keamanan serta membuka celah bagi tindak kriminal lain seperti penyalahgunaan narkoba hingga perdagangan manusia.
“Jika praktik ini dibiarkan, Bandung bisa kehilangan identitasnya sebagai kota pendidikan dan budaya. Dampaknya bisa meluas, termasuk pada sektor pariwisata dan iklim investasi daerah,” tegasnya.
Kolaborasi Antar Pengelola Rusun
Ahmad juga menekankan pentingnya koordinasi antar pengelola apartemen dan rumah susun. Menurutnya, modus para pelaku prostitusi online yang berpindah-pindah lokasi membuat upaya pengawasan tidak bisa berjalan efektif jika dilakukan sendiri-sendiri.
“Penanganan tidak akan efektif jika parsial. Kami mengajak semua pengelola bergabung dalam wadah P3RSI agar bisa melakukan pengawasan kolektif dan menutup ruang gerak sindikat prostitusi online,” kata Ahmad.
P3RSI Sebagai Mitra Pemerintah
Di tingkat nasional, Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI yang dipimpin Ketua Umum Adjit Lauhatta berkomitmen membantu pemilik dan pengelola rusun menyelesaikan berbagai persoalan hunian. Mulai dari aspek legalitas, perizinan, hingga administrasi kependudukan.
Ahmad menegaskan bahwa P3RSI hadir bukan hanya sebagai organisasi penghuni, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menegakkan aturan hukum dan menjaga kualitas hunian vertikal di Indonesia.
“P3RSI siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum agar rumah susun dan apartemen tetap menjadi tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat,” pungkasnya.
