Sentul, Kilas Negeri – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala daerah harus mampu menjaga stabilitas perdamaian di wilayah masing-masing. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan konektivitas yang baik antara pemimpin dan masyarakat.
“Nah, ini adalah konektivitas antara pemimpin dan daerahnya dan kita tidak bisa main-main masalah stabilitas perdamaian,” katanya dalam kegiatan Seminar International Day of Peace di Aula Serbaguna Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia (RI), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (23/9/2025).
Lebih lanjut, Bima menjelaskan, untuk menjaga perdamaian, kepala daerah harus piawai dalam membangun konsensus. Namun, membangun konsensus bukan perkara mudah karena membutuhkan dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kesadaran semua pihak. Dengan demikian, kepala daerah perlu aktif turun ke masyarakat serta memperhatikan kesejahteraan mereka.
Ia menambahkan, perdamaian sejati tidak terlahir dari paksaan, melainkan dari stabilitas, kesadaran, dan konsensus. Adapun stabilitas suatu daerah, kata Bima, akan terwujud jika masyarakat memiliki rasa percaya terhadap pemimpinnya. Karena itu, dalam konteks ini diperlukan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa.
“Kalau kepala daerah itu tidak punya jam terbang kemudian ingin membangun kondusivitas, sering kali dibenturkan dengan berbagai realita karena dibutuhkan piawai tadi untuk membangun konsensus,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa perdamaian dunia telah menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) pada poin 16, yaitu Peace, Justice and Strong Institutions. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, pemerintah harus turun ke masyarakat untuk membangun kepercayaan dan menciptakan kedekatan, sekaligus memacu partisipasi dan kolaborasi.
“Partisipasi dan kolaborasi, sehingga insyaallah akan membangun kondusivitas perdamaian nasional untuk membantu negara ini mencapai performa yang maksimal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam seminar tersebut hadir Rektor Unhan Anton Nugroho, Executive Director and Research Advisor Youthlab Muhammad Faisal, Tenaga Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adi Tasya Nurzahra, serta para dekan dan civitas academica Unhan.
Puspen Kemendagri
