Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden
Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan
silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Presiden.
Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.
“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.
Kunjungan kerja dan rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden Prabowo di hari pertama Tahun Baru 2026 ini, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk tetap hadir dan bekerja bagi rakyat meskipun dalam masa libur nasional. Presiden ingin memastikan langsung bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga.
(BPMI Setpres)
